Jakarta, garudajelajah.com – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus menunjukkan peran strategisnya dalam mendukung terwujudnya sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Memasuki lebih dari satu dekade penyelenggaraan, Program JKN dinilai semakin kuat dengan cakupan kepesertaan yang hampir menyeluruh, tata kelola yang baik, kondisi keuangan yang sehat, serta inovasi layanan berbasis digital.
Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
“Program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing,” ujar Pujo.
Hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta Program JKN mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen dari total penduduk Indonesia. Tingginya cakupan kepesertaan tersebut diikuti pemanfaatan layanan kesehatan yang terus meningkat. Sepanjang 2025, Program JKN mencatat 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan, atau rata-rata 1,9 juta layanan setiap hari.
Menurut Pujo, tingginya angka tersebut mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN yang semakin meningkat. Untuk mempermudah akses layanan, BPJS Kesehatan terus mengembangkan transformasi digital melalui aplikasi Mobile JKN, layanan administrasi WhatsApp PANDAWA, serta Care Center 165.
Selain itu, BPJS Kesehatan kini didukung jaringan 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dan 6.190 fasilitas kesehatan penunjang yang tersebar di seluruh Indonesia.
Dari sisi keuangan, Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan tetap berada dalam kondisi sehat. Hingga akhir 2025, aset bersih DJS Kesehatan tercatat sebesar Rp30,04 triliun, dengan hasil investasi mencapai Rp3,94 triliun. Dana tersebut mampu memenuhi estimasi pembayaran klaim selama 1,88 bulan, sesuai ketentuan yang berlaku.
BPJS Kesehatan juga kembali meraih opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) atas laporan keuangan tahun buku 2025, sekaligus mencatat berbagai capaian positif dalam tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan integritas.
Tak hanya berdampak pada sektor kesehatan, Program JKN juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan kajian LPEM FEB Universitas Indonesia, Program JKN berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp129 triliun, menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja, menyelamatkan 8,1 juta penduduk dari kemiskinan, serta melindungi sekitar 16 juta penduduk dari risiko jatuh miskin akibat beban biaya kesehatan.
Meski demikian, tantangan menjaga keberlanjutan program masih cukup besar. Sepanjang 2025, biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp191,3 triliun, dengan 26,42 persen di antaranya dialokasikan untuk pembiayaan penyakit katastropik yang sebagian besar sebenarnya dapat dicegah melalui pola hidup sehat dan deteksi dini.
Karena itu, BPJS Kesehatan akan terus memperkuat upaya promotif dan preventif, meningkatkan mutu pelayanan, mengoptimalkan kepatuhan pembayaran iuran, serta memperkuat pengendalian biaya agar Program JKN tetap berkelanjutan.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menegaskan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan integritas menjadi prinsip utama dalam pengelolaan dana publik. Menurutnya, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan Program JKN di masa mendatang.
Sementara itu, Koordinator Advokasi **BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai Program JKN telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam peningkatan kualitas layanan, perluasan akses, dan tata kelola. Senada, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis **Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menyebut penguatan pembiayaan Program JKN merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas SDM dan mendorong pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. (*)
