Palembang, garudajelajah.com – Upaya mempercepat penemuan dan penanganan kasus tuberkulosis (TB) di Kota Palembang diperkuat melalui integrasi tracing TB dengan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Dalam pelaksanaannya, keterhubungan data kependudukan dan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi salah satu faktor penting agar masyarakat yang membutuhkan pelayanan dapat segera memperoleh penanganan.
Penguatan integrasi tersebut terlihat dalam kegiatan Tracing Tuberkulosis Terintegrasi Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang berlangsung di lokus Puskesmas Sukarami, Jalan Perindustrian II Joglo-Sukarami Indah, RT 08/RW 03, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Senin (24/8/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus dan Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Octavianus. BPJS Kesehatan Cabang Palembang juga hadir bersama sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Dalam kegiatan itu, BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) guna memastikan koneksi dan validasi data peserta JKN. Langkah tersebut diperlukan agar hasil penelusuran serta pemeriksaan kesehatan di lapangan dapat didukung data peserta yang akurat dan sesuai.
Kunjungan kerja kedua wakil menteri tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan penemuan kasus TB yang terintegrasi dengan CKG di wilayah Kota Palembang.
Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Octavianus menegaskan, sinkronisasi data antar instansi menjadi bagian penting untuk mencegah masyarakat mengalami kendala ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
“Data Dukcapil harus sinkron agar ketika terhubung ke BPJS Kesehatan tidak menimbulkan kendala bagi masyarakat. Karena itu, dalam kegiatan seperti ini perlu ada Dukcapil, Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan, terutama ketika dilakukan pengecekan data peserta PBI,” ujar Benyamin.
Menurutnya, keterhubungan data memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ketika identitas kependudukan, data kepesertaan JKN, dan informasi layanan kesehatan terintegrasi dengan baik, petugas di lapangan memiliki dasar data yang lebih akurat dalam menentukan tindak lanjut bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
Integrasi skrining TB ke dalam Program CKG juga merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Republik Indonesia sekaligus upaya memperkuat implementasi strategi eliminasi TB.
Melalui pendekatan tersebut, penemuan kasus TB tidak berhenti pada pemeriksaan semata. Masyarakat yang teridentifikasi membutuhkan penanganan diharapkan dapat langsung terhubung dengan sistem pelayanan kesehatan serta memperoleh dukungan yang diperlukan.
Hal ini penting karena penanganan TB membutuhkan kesinambungan, mulai dari penemuan kasus, diagnosis, pengobatan hingga pemantauan kepatuhan pasien dalam menjalani terapi.
Kehadiran BPJS Kesehatan dalam kegiatan tersebut turut memperkuat aspek pelayanan dalam proses integrasi. Dengan dukungan koneksi data kepesertaan JKN, proses identifikasi peserta dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi bersama Dukcapil dan instansi terkait.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang Muhammad Fakhriza, yang dalam kesempatan tersebut diwakili Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan Cabang Palembang Syska Mayasari, mengatakan validasi data peserta menjadi hal yang sangat penting.
“Validasi data peserta itu sangat penting. Untuk itu, kami selalu mengedukasi peserta JKN untuk segera melapor jika terdapat perubahan data. Terlebih sudah banyak kanal administrasi yang dapat diakses oleh masyarakat, seperti WhatsApp PANDAWA di nomor 0811-8165-165 dan aplikasi Mobile JKN,” ungkap Syska.
Selain itu, lanjut dia, masyarakat juga dapat memanfaatkan loket BPJS Kesehatan yang tersedia di Mal Pelayanan Publik untuk mengurus berbagai kebutuhan administrasi kepesertaan.
Dengan integrasi CKG dan tracing TB yang didukung konektivitas data lintas sektor, upaya menemukan kasus secara lebih dini diharapkan semakin efektif. Masyarakat yang teridentifikasi membutuhkan pelayanan pun dapat lebih cepat diarahkan ke layanan kesehatan yang sesuai.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian penting dalam membangun sistem pelayanan kesehatan yang semakin terintegrasi, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Kota Palembang. (*)
