Musi Banyuasin, garudajelajah.com – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) bersama BPJS Kesehatan memperkuat sinergi untuk mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas sekaligus meningkatkan tingkat keaktifan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga mencapai target nasional sebesar 80 persen.
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi antara Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah III dan Wakil Bupati Musi Banyuasin, Kamis (30/7). Pertemuan membahas perkembangan kepesertaan JKN di Kabupaten Muba beserta strategi menjaga keberlangsungan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
Dalam pemaparan BPJS Kesehatan disebutkan, cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Musi Banyuasin sempat menunjukkan tren positif. Persentase UHC meningkat secara bertahap hingga mencapai sekitar 98,56–98,57 persen pada Februari-Maret 2026. Setelah itu, angka tersebut relatif stabil di atas 98 persen sebelum mengalami penurunan menjadi sekitar 97,57–97,58 persen pada Juni hingga Juli 2026.
Penurunan tersebut dipengaruhi berkurangnya jumlah peserta pada segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga berdampak pada persentase cakupan kepesertaan secara keseluruhan.
Selain mempertahankan cakupan UHC, pembahasan juga menyoroti tingkat keaktifan peserta JKN. Saat ini, tingkat keaktifan peserta di Kabupaten Musi Banyuasin tercatat sebesar 73,95 persen, masih berada di bawah target nasional sebesar 80 persen. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat sekitar seperempat peserta yang belum berstatus aktif sehingga membutuhkan perhatian bersama.
Sebelumnya, tingkat keaktifan peserta sempat mencapai 78,26 persen. Namun, angka tersebut kembali menurun dan bertahan di kisaran 74 persen dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi tidak hanya memperluas cakupan kepesertaan, tetapi juga memastikan peserta tetap aktif, terutama pada segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri serta PBI Jaminan Kesehatan.
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah III, Anurman Huda, menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan merupakan kunci dalam mempertahankan status UHC Prioritas yang telah diraih Kabupaten Musi Banyuasin.
“Status UHC Prioritas tidak hanya diukur dari tingginya cakupan kepesertaan, tetapi juga dari banyaknya peserta yang benar-benar aktif sehingga dapat mengakses layanan kesehatan saat dibutuhkan. Karena itu, kami mengharapkan dukungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk terus memperkuat validasi data kepesertaan, mendorong peserta mandiri tetap aktif membayar iuran, serta memastikan masyarakat yang berhak memperoleh bantuan dapat segera terdaftar sesuai ketentuan,” ujar Anurman.
Ia menambahkan, pemadanan data secara berkala menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas data kepesertaan sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Wakil Bupati Musi Banyuasin, Abdur Rohman Husen, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor melalui pertemuan rutin setiap bulan bersama BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan.
“Kami akan memperkuat kolaborasi setiap bulan bersama BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan melalui pemadanan data kepesertaan. Langkah ini penting agar perubahan data penduduk dapat segera ditindaklanjuti, masyarakat yang memenuhi syarat memperoleh perlindungan JKN, dan peserta yang tidak aktif dapat segera diidentifikasi serta didorong untuk kembali aktif. Dengan upaya tersebut, kami optimistis status UHC Prioritas dapat dipertahankan sekaligus mengembalikan tingkat keaktifan peserta hingga mencapai target 80 persen,” katanya.
Melalui sinergi yang semakin kuat antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan BPJS Kesehatan, diharapkan status UHC Prioritas tetap terjaga, tingkat keaktifan peserta JKN terus meningkat, serta masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang berkelanjutan tanpa terkendala administrasi. (*)
