Palembang, garudajelajah.com – lKisruh dualisme kepemimpinan di tubuh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Sumatera Selatan memantik keprihatinan publik. Lembaga Kajian Pembangunan Sumatera Selatan (LKPSS) mendesak agar konflik internal ini segera diakhiri demi menjaga marwah organisasi dan dunia pendidikan di Bumi Sriwijaya.
Ketua LKPSS, Dr. Ir. H. Rahidin H. Anang, MS., mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima banyak pengaduan dari berbagai pihak mengenai ketidakpastian di tubuh PGRI Sumsel. Ia menyayangkan sikap elite organisasi yang justru mempertontonkan ego kekuasaan di wadah yang seharusnya menjadi teladan.
“Sangat disayangkan konflik ini berlarut-larut. PGRI itu organisasi profesi guru, tempatnya para intelektual. Jika di internalnya sendiri terjadi perebutan yang tidak sehat, contoh apa yang mau diberikan kepada murid dan masyarakat?” ujar Rahidin saat memberikan keterangan pers di Palembang, Rabu (15/7/2026).
Rahidin menegaskan, kunci penyelesaian kemelut ini adalah kepatuhan mutlak pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta keputusan pengurus pusat.
“Kita harus melihat mana yang sah di mata hukum dan patuh pada keputusan pusat. Ketika pengurus pusat telah menetapkan keputusan, aturan itulah yang wajib diikuti oleh pihak yang berseteru,” jelasnya.
Menurut LKPSS, pembiaran konflik ini berdampak buruk pada pelayanan dan perjuangan hak-hak guru di lapangan. Energi organisasi habis untuk berselisih alih-alih memperjuangkan kesejahteraan guru honorer atau peningkatan mutu pendidikan.
“Para guru di daerah butuh kepastian hukum dan perlindungan profesi. Kalau pengurus tingkat wilayah sibuk saling klaim, anggota di bawah yang paling dirugikan,” tegas Rahidin.
Ia pun mengimbau kedua belah pihak untuk menahan diri dan berhenti saling serang di ruang publik maupun media sosial guna menghindari polemik yang tidak terkontrol. Rahidin mendorong penyelesaian lewat jalur musyawarah dengan sikap legawa, terutama dari kepemimpinan terdahulu demi keberlanjutan organisasi.
“Kembalikan PGRI Sumsel kepada khittahnya sebagai wadah pemersatu. Kami berharap ketua yang lama berlapang dada memberikan tongkat estafet kepada pimpinan baru yang memiliki legitimasi resmi untuk melanjutkan perjuangan,” pungkasnya. (Frs)
