Palembang, garudajelajah.com – Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Selatan mengecam keras pernyataan mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, yang dinilai telah melampaui batas kritik dan mengarah pada penghinaan terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumsel, Alwis Gani, menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak yang dijamin dalam sistem demokrasi. Namun, menurutnya, setiap kritik yang disampaikan kepada pemerintah harus tetap mengedepankan etika, moral, serta adab dalam berdemokrasi.
“Kami tidak anti terhadap kritik. Kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi untuk mengawal jalannya pemerintahan. Namun apa yang disampaikan mantan Ketua BEM UGM tersebut sudah melampaui batas etika dan kehilangan substansi akademisnya,” ujar Alwis Gani saat memberikan keterangan pers di Ruang Fraksi Gerindra DPRD Sumsel, Senin (15/6/2026).
Alwis menyoroti pernyataan Tiyo Ardianto yang menyamakan Presiden Prabowo Subianto dengan figur “iblis”. Menurutnya, ungkapan tersebut bukan lagi bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah, melainkan serangan personal yang berpotensi memecah ruang diskusi publik yang sehat.
“Menyebut Presiden seperti iblis adalah bentuk serangan pribadi yang tendensius dan tidak mencerminkan sikap intelektual. Ini bukan kritik terhadap program kerja pemerintah, melainkan upaya membangun narasi negatif terhadap kepala negara,” tegasnya.
Meski demikian, Fraksi Gerindra Sumsel menegaskan tetap mendukung peran mahasiswa dan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk berbagai program strategis nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, serta program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya.
Menurut Alwis, pengawasan publik harus dilakukan secara objektif, berdasarkan data, serta melalui mekanisme yang konstitusional. Ia juga mengajak kalangan akademisi dan mahasiswa untuk tetap mengedepankan kritik yang konstruktif dan menawarkan solusi.
“Mahasiswa adalah kelompok intelektual yang memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga kualitas demokrasi. Kritik yang baik adalah kritik yang berbasis data, argumentatif, dan memberikan solusi. Jika ditemukan kendala atau penyimpangan dalam pelaksanaan program pemerintah, sampaikan melalui mekanisme yang tersedia agar dapat dievaluasi dan ditindaklanjuti,” katanya.
Fraksi Gerindra DPRD Sumsel berharap seluruh elemen masyarakat dapat menjaga ruang demokrasi yang sehat, beretika, dan saling menghormati, sehingga perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi ujaran yang berpotensi menimbulkan perpecahan. (*)
