Palembang, newshanter.com – Isu mengenai penganggaran dua meja biliar senilai Rp 486,9 juta di rumah dinas pimpinan DPRD Sumatera Selatan kini menjadi perhatian luas dan berkembang menjadi isu nasional. Sorotan publik semakin menguat setelah muncul informasi bahwa pengadaan tirai dan sound system tercatat muncul dua kali dalam dokumen anggaran, sehingga total nilai pengadaan tersebut mencapai sekitar Rp 1,03 miliar.
Menanggapi polemik tersebut, Pengamat Media dari perusahaan monitoring media **Icons Media Nusantara**, **Danial Yuliandik**, menilai bahwa kasus ini menunjukkan bagaimana isu penggunaan anggaran publik dapat dengan cepat berkembang menjadi perhatian nasional ketika menyangkut fasilitas pejabat publik.
Danial Yuliandik yang berasal dari **Icons Media Nusantara**, perusahaan yang bergerak di bidang pemantauan media dan berkantor di **Jl. H Rasam No. 96, Parigi Baru, Pondok Aren, Tangerang Selatan**, mengatakan bahwa dalam dinamika media saat ini, setiap kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara sangat rentan menjadi sorotan publik.
“Dalam pemantauan media, isu yang berkaitan dengan penggunaan anggaran daerah untuk fasilitas pejabat biasanya memiliki sensitivitas tinggi di mata masyarakat. Ketika nilai anggarannya besar dan terdapat informasi mengenai pengadaan yang muncul lebih dari satu kali, hal ini dengan cepat dapat memicu kritik publik dan berkembang menjadi isu nasional,” ujar Danial Yuliandik.
Menurutnya, persepsi publik terhadap kebijakan tersebut dapat berdampak langsung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Jika tidak disertai penjelasan yang transparan, isu tersebut berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Danial menilai bahwa dalam kondisi seperti ini, langkah paling penting yang perlu dilakukan oleh pihak terkait adalah memberikan klarifikasi secara terbuka kepada masyarakat mengenai latar belakang pengadaan tersebut, termasuk tujuan, urgensi, serta mekanisme penganggarannya.
“Transparansi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran negara digunakan, terutama ketika anggaran tersebut menyangkut fasilitas pejabat publik,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa di era digital saat ini, arus informasi di media online dan media sosial sangat cepat membentuk opini publik. Oleh karena itu, respons yang cepat, terbuka, dan akuntabel dari lembaga terkait sangat diperlukan agar polemik yang berkembang tidak semakin meluas.
“Jika komunikasi publik dilakukan dengan baik dan informasi disampaikan secara jelas, maka potensi kesalahpahaman di masyarakat dapat diminimalisir. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas lembaga negara di mata publik,” tutup Danial Yuliandik. (*)
